Udah Digugat Rp 1 T, Jokowi Juga Ditantang Kenegarawanannya Nih! Sama Siapa Ya?

Humphrey mengatakan, kenegarawanan Presiden Jokowi dalam menghormati proses hukum dapat diwujudkan dengan kehadiran yang bersangkutan dalam persidangan.
0
Udah Digugat Rp 1 T, Jokowi Juga Ditantang Kenegarawanannya Nih! Sama Siapa Ya?
0 (0%) 0 votes
jokowi

Presiden Joko Widodo kembali tersandung masalah. Kali ini masalah yang dihadapinya pun tak main-main. Pasalnya ia digugat Rp 1 triliun. Gugatan sebesar itu dilayangkan oleh Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz kepada Jokowi karena Presiden RI itu dianggap tak kunjung menyelesaikan persoalan legalitas sengketa PPP.

 

Ketua tim pengacara PPP Humphrey R Djemat mengatakan, gugatan tersebut khususnya dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai tergugat I, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebagai tergugat II, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai tergugat III.

 

 

 

Presiden Joko Widodo

 

 

 

jokowi-1Source: Hello-pet

 

 

“Perlu diketahui bahwa gugatan ini adalah gugatan yang dilakukan pertama kali terhadap Presiden Jokowi, di mana tuntutan ganti ruginya sebesar Rp1 Triliun,” kata Humphrey,

Source: www.posmetro.info

 

Lebih lanjut, Ketua tim kuasa hukum PPP Humphrey Djemat mengatakan hakim memerintahkan pihak tergugat yakni Presiden Jokowi beserta Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menkumham Yasonna Laoly menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Jakpus, Rabu (13/4/2016) pekan depan.

 

“Di dalam persidangan hakim memerintahkan para prinsipal hadir sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1/2016,” kata Humphrey kepada wartawan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016).

Source: www.tribunnews.com

 

 

 

 

Djan Faridz

 

 

 

djan faridzSource: Kompas

 

 

Lebih lanjut Humphrey mengatakan, kenegarawanan Presiden Jokowi dalam menghormati proses hukum dapat diwujudkan dengan kehadiran yang bersangkutan dalam persidangan.

 

Dirinya juga menegaskan sidang mediasi bersifat cair tidak terpaku pada gugatan Djan Faridz yang meminta pemerintah mengeksekusi putusan MA yang menyatakan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta sah secara hukum.

 

“Maka itu para prinsipal, Presiden Jokowi, Menko Luhut Pandjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, serta Ketum PPP Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusuma wajib hadir dan bicarakan masalah yang ada dalam mediasi. Kami kuasa hukum berada di luar ruangan,” kata Humphrey.

Source: www.tribunnews.com

 

 

Source : Tribun

Hello Comment 0Sort by


Ayo kemukakan pendapatmu

Topik yang berkaitan dengan artikel ini

Daftar Kategori