Para Penggugat Tax Amnesty Ternyata Belum Lapor SPT 2015

Gimana sih dengan penggugat tax amnesty? Mau gugat tapi mereka sendiri belum lapor SPT Pajak 2015. Wah-wah-wah...
0
Para Penggugat Tax Amnesty Ternyata Belum Lapor SPT 2015
0 (0%) 0 votes
Ilustrasi Drop Box SPT Tahunan

Secara resmi Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggugat undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty). Gugatan tersebut pun dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi terkait 11 pasal yang menurut mereka tidak berpihak pada keadilan.

 

Gugatan tersebut malah membuat Ken Dwijugeasteady selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyindir para penggungat yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dan membayar pajak.

 

Sindiran yang dilontarkan Ken ini langsung direspons oleh Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua YSK. Ia mengaku dirinya sudah melaporkan SPT, namun SPT yang dilaporkan hanya sampai 2014, sementara SPT tahun 2015 belum sempat ia laporkan.

 

“Saya sudah lapor SPT sampai 2014. Untuk 2015 saya belum lapor. Tapi kan itu belum lewat sampai September,” kilah Sugeng, ‎ditemui dalam diskusi ‘Ada Apa di Balik UU Tax Amnesty’, di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

 

Sugeng menuturkan bahwa pernyataan Dirjen Pajak tersebut memiliki arti serta mengingatkan agar para penggugat tax amnesty memiliki catatan pajak yang baik. Hal tersebut membuat dirinya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Dirjen Pajak atas tindakannya tersebut.

 

“‎Jadi saya Kamis akan ke Dirjen Pajak, saya akan minta klarifikasi (pernyataan soal catatan pajak para penggugat tax amnesty). Saya minta Presiden copot Dirjen Pajak yang menakuti masyarakat. Sementara orang-orang yang melakukan pencucian uang itu diberi karpet merah‎,” tegas Sugeng.

 

Sebagai tambahan informasi, Yayasan Satu Keadilan bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia mengajukan uji materi atas UU pengampunan pajak ke Mahkamah Konsitusi berkenaan dengan 11 pasal yang mereka anggap tidak berpihak pada asal keadilan. Sebab menurut mereka, UU pengampunan pajak ini dinilai merupakan praktik pencucian uang.

 

Adapun pasal-pasal yang digugat ke Mahkamah Konstitusi adalah pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.‎

 

Well, gimana menurut kamu, benarkan tindakan Ken yang menyindir para penggugat yang ternyata catatan pajaknya belum bener atau kah reaksi Sugeng yang terlalu berlebihan?

 

sumber: metrotvnews

Hello Comment 0Sort by


Ayo kemukakan pendapatmu

Topik yang berkaitan dengan artikel ini

Daftar Kategori